Skip to main content

Budaya Politik

A.Tipe - Tipe  Budaya Politik
Tipe-tipe budaya politik antara lain:
a.    Budaya  politik  parokial
·    Sikap dan orientasi politik masyarakat didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif
·    Keikutsertaan masyarakat di bidang politik hanya dikarenakan solidaritas, mobilisasi ataupun ikut-ikutan
·    Mereka tidak mengetahui untuk apa mereka ikut serta dalam kegiatan politik
·    Mulai berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana.
b.    Budaya  politik  subjek
·    Masyarakat cenderung punya perilaku dan orientasi politik dengan karakter yang bersifat afektif
·    Masyarakat cenderung mendapatkan apa adanya sebab merasa tidak bisa mengubah sistem politik yang ada
·    Masyarakat menyadari otoritas pemerintah
·    Hubungan antara sistem politik dengan output politik merupakan relasi yang pasif
c.    Budaya  politik  partisipan
·    Kompetensi masyarakat dalam bidang politik cukup tinggi
·    Masyarakat bisa memberi penilaian terhadap proses politik
·    Masyarakat melibatkan diri secara intensif dalam banyak sekali kegiatan politik (partisipatif terhadap objek politik)
·    Masyarakat bisa menilai sistem politik sebagai totalitas, masukan atau keluaran kebijakan pemerintah
·    Masyarakat berperan sebagai aktivis.
d.   Budaya  politik  subjek-parokial ( Parochial  Subject  Political  Culture )
·    Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan.
·    Telah berbagi kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
·    Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.
e.    Budaya  politik  subjek-partisipan ( Participant  Subject  Political  Culture )
·    Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis.
·    Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.
f.     Budaya  politik  parokial-partisipan ( Participant  Parochial  Political  Culture )
·    Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial.
·    Tetapi untuk keselarasan  diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.
Selain disebutkan di atas, ada beberapa tipe budaya politik menurut perilaku yang ditunjukkan, yaitu
a.    Budaya politik militan
Tidak memandang perbedaan sebagai perjuangan mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai perjuangan jahat dan menantang.
b.    Budaya politik toleransi
Adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada problem atau inspirasi yang harus dinilai.
Sedang menurut perilaku terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:
a.    Budaya politik yang mempunyai perilaku mental absolut
Memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang dianggap selalu tepat dan tak sanggup diubah lagi. Usaha yang diharapkan ialah intensifikasi dari kepercayaan. Budaya ini tumbuh dari tradisi yang diterima tanpa perilaku kritis.
b.    Budaya politik yang mempunyai perilaku mental akomodatif
Biasanya terbuka dan bersedia mendapatkan apa saja yang dianggap berharga. Dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi menurut perkembangan masa kini.
Tipologi budaya politik, sebagai berikut:
a.    Model Masyarakat Industrial
·      Dalam masyarakat banyak terjadi acara politik yang menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberi bunyi yang besar.
·      Banyak pula terdapat publik peminat politik yang selalu berdiskusi dengan kritis problem watak kemasyarakatan dan pemerintahan
·      Terdapat kelompok-kelompok yang selalu mengusulkan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang gres dan melindungi kepentingan khusus mereka
b.    Model sistem otoriter
Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mamiliki perilaku politik berbeda, sebagai berikut:
·      Kelompok organisasi politik dan partisipan, menyerupai mahasiswa, kaum intelektual, berusaha menentang dan mengubah sistem melalui tindakan persuasif atau proses yang agresif
·      Kelompok terhormat, menyerupai penusaha, agamawan, dan tuan tanah mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan dan aktif dalam lobbying
·      Sebagian besar rakyat hanya sebagai subjek yang pasif, mengakui pemerintah dan tunduk padanya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan
·      Posisi petani dan buruh tani, kecil sekali keterlibatannya dalam sistem politik.
c.    Model sistem demokrasi praindustrial
Hal-hal yang ditampilkan ialah sebagai berikut:
·      Kelompok partisipan dari profesional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah sedikit sekali jumlahnya
·      Sebagian warga negaranya ialah pegawai, buruh dan petani bebas yang secara pribadi terkena sistem perpajakan dan kebijakan pemerintah
·      Kelompok terbesar ialah buruh tani yang buta aksara yang sangat kecil keterlibatannya dalam kehidupan politik
B.            Perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan sistem politik yang berlaku di Indonesia
Tipe budaya politik yang mempunyai kesuaian dengan struktur sistem politik sebagai berikut:
a.    Budaya politik parokial sesuai dengan sistem politik trasisional
b.    Budaya politik subjek (kaula) sesuai dengan sistem politik otoritarian
c.    Budaya politik partisipan sesuai dengan sistem politik demokrasi.
Budaya politik yang sesuai dengan sitem politik akan mencapai kematangan budaya politik masyarakatnya. Oleh sebab itu, jikalau suatu bangsa ingin membentuk kematangan budaya politik maka perlu berbagi budaya politik yang sesuai dengan sistem politik nasional bangsa tersebut.

Popular posts from this blog

Rencana-Rencana Atau Het Plan

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia yaitu suatu organisasi yang mempunyai tujuan. Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyiratkan bahwa negara Indonesia yaitu negara h u kum yang menganut welfare state . Sebagai suatu negara h u kum yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, setiap kegiatan pemerintah di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan h u kum yang berlaku sebagai aturan dan pola dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh lantaran itu aturan harus menjadi pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang merupakan bab dari organisasi negara menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan negara dengan mengacu pada aturan manajemen negara sebagai aturan acara pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ...

Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perihal Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN Undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman. Hal ini dikarenakan tidak semua pasal dalam undang-undang pas atau sesuai untuk diterapkan disepanjang zaman. Demikian juga dengan undang-undang perihal Pemerintahan Daerah. Dulu undang-undang yang dipakai ialah UU No. 5 tahun 1974, kemudian seiring berjalannya waktu diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999. dan yang terakhir dipakai kini ialah UU No. 32 tahun 2004. Sebelum UU No.5 digunakan, terlebih dahulu ada UU No.18 tahun 1965. Mengenai Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pamerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa ” Dari ketentuan pasal tersebut sanggup ditarik kesimpulan sebagai berikut: Wilayah Indonesia dibagi ke ...

New Jersey Home Away Inter 2012 - 2013

New Jersey Home Away Inter 2012 - 2013  Jersey Home  Jersey Away Sumber foto: inter.it