Skip to main content

Perbedaan Aturan Manajemen Negara Heteronom Dan Otonom


Menurut  Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara intinya sanggup dibedakan dalam dua pembagian terstruktur mengenai yakni Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum Administrasi Negara otonom.
Hukum Administrasi Negara heteronom bersumber pada UUD, TAP MPR dan UU, aturan ini mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi Administrasi Negara (alat tata perjuangan negara) dan dihentikan dilawan, dilanggar serta dihentikan diubah oleh Administrasi Negara. HAN heteronom ini meliputi aturan wacana :
a.       Dasar-dasar dan prinsip umum manajemen negara
b.      Organisasi manajemen negara, termasuk juga pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi
c.       Berbagai kegiatan dari organisasi negara
d.      Seluruh sarana manajemen negara
e.       Badan peradilan administrasi
 
Sedangkan Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai UU dalam arti yang luas, yurisprudensi dan teori. Hukum ini merupakan aturan operasional yang diciptakan oleh pemerintah manajemen negara sendiri. Oleh alasannya ialah itu sanggup diubah oleh pemerintah/administrasi Negara (alat tata perjuangan negara) setiap waktu jika perlu dengan tidak melanggar kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kepentingan umum.

Nama   : Ardi Widayanto
Tugas   : Hukum Administrasi Negara



Labels:

Popular posts from this blog

Rencana-Rencana Atau Het Plan

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia yaitu suatu organisasi yang mempunyai tujuan. Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyiratkan bahwa negara Indonesia yaitu negara h u kum yang menganut welfare state . Sebagai suatu negara h u kum yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, setiap kegiatan pemerintah di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan h u kum yang berlaku sebagai aturan dan pola dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh lantaran itu aturan harus menjadi pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang merupakan bab dari organisasi negara menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan negara dengan mengacu pada aturan manajemen negara sebagai aturan acara pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ...
Read more

Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perihal Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN Undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman. Hal ini dikarenakan tidak semua pasal dalam undang-undang pas atau sesuai untuk diterapkan disepanjang zaman. Demikian juga dengan undang-undang perihal Pemerintahan Daerah. Dulu undang-undang yang dipakai ialah UU No. 5 tahun 1974, kemudian seiring berjalannya waktu diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999. dan yang terakhir dipakai kini ialah UU No. 32 tahun 2004. Sebelum UU No.5 digunakan, terlebih dahulu ada UU No.18 tahun 1965. Mengenai Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pamerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa ” Dari ketentuan pasal tersebut sanggup ditarik kesimpulan sebagai berikut: Wilayah Indonesia dibagi ke ...
Read more

New Jersey Home Away Inter 2012 - 2013

New Jersey Home Away Inter 2012 - 2013  Jersey Home  Jersey Away Sumber foto: inter.it
Read more