Dalam aturan kewarganegaraan di Indonesia, dikenal dua asas memperoleh kewarganegaraan yaitu asas daerah kelahiran (ius soli) dan asas keturunan (ius sanguinis). Menurut ius soli, seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara ialah warganegara. Sedangkan berdasarkan ius sanguinis, seseorang ialah ia menjadi warganegara alasannya ialah ia dilahirkan dari orangtua warganegara.
Namun tidak semua negara memakai asas ini, alasannya ialah ada juga yang menerapkan dwikenegaraan (dilihat dari salah satu turunan warganegara, sanggup dilihat dari pihak ayah atau ibu). Atau ada juga negara yang mempunyai kesamaan keturunan dengan negara lain, menyerupai Italia dan Argentina alasannya ialah banyaknya keturunan negara tersebut yang pindah ke neeegara yang serumpun (Harsono 1992: 3).
Dalam hal memperoleh kewarganegaraanpun dikenal adanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam stelsel aktif, seseorang sanggup memperoleh kewarganegaraan dengan melaksanakan perbuatan aturan tertentu. Sedangkan stelsel pasif, seseorang sanggup memperoleh kewarganegaraan tanpa melaksanakan perbuatan aturan tertentu (Hadidjojo 1954: 39).
Indonesia, sesuai ketentuan pada UU No. 62 Tahun 1958 pada prinsipnya memakai asas ius sanguinis, namun asas ius soli juga tidak menjadi tabu untuk digunakan sebagai aturan (lihat Pasal 1 karakter f, g, h, dan i). Dalam UU ini juga dikenal salah satu cara memperoleh kewarganegaraan yaitu melalui jalur pewarganegaraan (naturalisasi). Naturalisasi diperoleh seiring dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman yang menunjukkan pewarganegaraan tersebut. Pewarganegaraan ini diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan, sedangkan instansi yang menunjukkan ialah Menteri Kehakiman.
Kemudian, seiring dengan reformasi di Indonesia, diadakan revisi pada UU tersebut menjadi UU No. 12 Tahun 2006 wacana Kewarganegaraan. Revisi UU terjadi alasannya ialah pemfokusan pada korelasi perdata menyangkut status patrilineal, kemudian dalam UU terdahulu masih adanya diskriminasi etnis tertentu, dwikewarganegaraan, serta belum terjaminnya hak-hak kewarganegaraan.
Melihat itu semua, bekerjsama proses naturalisasi tidak memakan proses yang rumit. Adapun syarat-syarat memperoleh naturalisasi berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 adalah:
1. Naturalisasi Biasa Mengajukan permohonan kepada Menteri aturan dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat dimana ia tinggal atau di Kedubes RI apabila di luar negeri permohonan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Bila lulus maka ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri.
Syarat-syaratnya naturalisasi biasa ialah :
1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5) Tidak pernah dijatuhi pidana alasannya ialah melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6) Jika dengan memperoleh Kewarga negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7) Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan
8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
2. Naturalisasi istimewa Naturalisasi istimewa di negara RI sanggup diberikan kepada warga negara gila yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut
a) Anak WNI yang lahir diluar perkawaninan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
b) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI
c) Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak terang berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
d) Pernyataan untuk menentukan kewarganegaraan dibentuk secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagimana ditentukan di dalam perundangan-undangan.
e) Pernyataan untuk menentukan kewarganegaraan disampikan dalam waktu paling lambat 3 tahun sesudah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin
f) Warga gila yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI atau sanggup diminta oleh Negara RI. Kemudian, mereka mengucapkan sumpah atau komitmen setia (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimanan dala naturalisasi biasa) cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
v Akibat Pewarganegaraan
a) Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing.
b) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikaat perkawnian sah, tidak mengakibatkan kehilangan status kewarganegaraan itu.
c) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang mempunyai korelasi aturan kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI
d) Anak yang lahir di wilayah RI yang dikala lahir tidak terang kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya merupakan kewarganegaraan RI
e) Anak dibawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagi anak WNA berdasarkan pengadilan tetap diakui sebagai WNI
f) Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai korelasi aturan dengan ayahnya hingga anak itu berusia 18 tahun atau sudh kawin.
g) Kehilangan kewarganegaraa Ri bagi seseorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai aturan dengan ayahnya hingga anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin
h) Kehilangan kewarganegaraan RI alasannya ialah memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak hingga nak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.
D. Syarat Dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
Kewarganegaraan Republik Indonesia sanggup juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Menurut Pasal 9 UU No.12 Tahun 2006 permohonan pewarganegaraan sanggup diajukan oleh pemohon jikalau memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana alasannya ialah melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Selanjutnya, pemohon harus menciptakan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat :
· Nama lengkap;
· Tempat dan tanggal lahir;
· Alamat daerah tinggal;
· Kewargenegaraan Pemohon;
· Nama lengkap suami atau istri;
· Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;
· Kewarganegaraan suami atau istri.
Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang. Selanjutnya, Menteri meneruskan permohonan pewarganegaraan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal permohonan diterima. Dalam mengajukan permohonan pewarganegaraan, pemohon dikenai biaya yang telanh diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Jika permohonan pewarganegaraan dikabulkan, maka ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden sebagaimana ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung semenjak Keputusan Presiden ditetapkan. Jika permohonan pewarganegaraan ditolak Presiden, harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung semenjak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan komitmen setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung semenjak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan komitmen setia. Dalam hal sesudah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan komitmen setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Dalam hal pemohon tidak sanggup mengucapkan sumpah atau menyatakan komitmen setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai jawaban kelalaian Pejabat, pemohon sanggup mengucapkan sumpah atau menyatakan komitmen setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
Pengucapan sumpah atau pernyataan komitmen setia dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang. Pejabat selanjutnya menciptakan info program pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan komitmen setia. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung semenjak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan komitmen setia, Pejabat memberikan info program pengucapan sumpah atau pernyataan komitmen setia kepada Menteri.
Daftar Pustaka
Harsono. 1992. Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Liberty.
Hadidjojo, Soejono.1954. Kewarganegaraan Indonesia. Yogyakarta: Jajasan B.P. Gadjah Mada.
http://arriwp97.blogspot.com/
http://biotalaut-biotalaut.blogspot.com/
http://business.blinkweb.com/
http://www.kumham-jakarta.info/info-layanan/kewarganegaraan/persyaratan-permohonan
Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan