Skip to main content

Resolusi Majelis Umum Pbb


A. Majelis Umum
Majelis Umum PBB ialah salah satu dari 6 tubuh utama PBB. Terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun di bawah seorang Presiden MU PBB yang dipilih dari wakil-wakil.
Tugas dan kekuasaan MU:
1)      Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional
2)      Kerja sama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional
3)      Sistem perwakilan internasional
4)      Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri
5)      Urusan keuangan
6)      Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota
7)      Perubahan piagam
8)      Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain

B. Persidangan
Selain sidang tahunan tersebut, MU sanggup mengadakan sidang khusus atau sidang istimewa. Disamping kedua jenis sidang tersebut, masih dikenal lagi satu sidang yaitu “sidang khusus darurat”. Sidang tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu 24 jam setelah diterimanya permintaan oleh Dewan Keamanan untuk mengadakan sidang tersebut.
Usulan untuk mengadakan sidang khusus darurat didasarkan atas adanya suatu veto yang dijatuhkan  oleh salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Kemanan di Dewan Keamanan, dalam mana veto tersebut akan menghambat kiprah Dewan Keamanan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian internasional. Adanya ketentuan wacana sidang khusus darurat didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 3 November 1950, yang populer dengan nama “Uniting for peace Resolution”.

C. Resolusi MU PBB
Resolusi MU PBB atau United Nations General Assembly Resolution ialah sebuah keputusan resmi dari MU PBB yang diadopsi ke dalam tubuh PBB. Walaupun semua tubuh PBB sanggup mengeluarkan resolusi, dalam praktiknya resolusi yang paling sering dikeluarkan ialah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB atau MU PBB.
Resolusi biasanya memerlukan suatu secara umum dikuasai sederhana (50% +1 dari semua suara) untuk lolos. Namun, bila MU memilih bahwa masalahcadalah sebuah “pertanyaan penting” dengan bunyi secara umum dikuasai sederhana, maka 2/3 secara umum dikuasai diharapkan ; “pertanyaan penting” ialah mereka yang menangani secara signifikan dengan pemeliharaan perdamaian dan kemanan internasional, ratifikasi atas anggota gres untuk PBB, pengangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota, pengoperasian system perwalian, atau pertanyaan anggaran.
Contohnya ialah mengenai konflik di Israel. Israel ialah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula 2 daerah otoritas nasional Plestina, Jalur Gaza, dan Tepi Barat. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya.
Konflik Israel-Palestina ialah konflik yang paling usang berlangsung di wilayah Timur Tengah (dengan menyampingkan perang salib), yang menjadikan menjadi perhatian utama masyarakat internasional.
Koflik antara keduanya menjadi agenda pertama  dalam sidang MU PBB. Ketika PBB gres terbentuk dan hingga ketika ini belum terselesaikan meskipun rautusan resolusi telah dikeluarkan.
Sidang khusus darurat diselenggarakan pada tanggal 29 Januari-5 Februari 1982. Sidang tersebut diusulkan oleh negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) kepada Dewan Keamanan.. Dalam pernyataannya tanggal 25 Januari 1982 setelah terlebih dahulu mengadakan pertemuan selama 2 jam, GNB merasa sangat prihatin bahwa Dewan Keamanan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk menentang tindakan Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan.
Sidang darurat tersebut menghasilkan sebuah resolusi yang disetujui oleh MU melalui  pemungutan bunyi dengan hasil 86 setuju, 21 menentang, dan 34 bunyi abstain. Naskah resolusi tersebut antara lain berisi:
1)            Menuduh Israel sebagai negara yang tidak damai, meminta kepada seluruh anggota PBB untuk berusaha mengucilkan negara Yahudi itu secara total
2)            Menyerukan biar membatalkan pertolongan militer kepada atau dari Israel
3)            Menyerukan pemutusan hubungan-hubungan diplomatic, ekonomi, dan keuangan
4)            Mendesak kepada Israel biar tanpa syarat keluar dari seluruh wilayah Palestina dan Arab yang didudukinya semenjak 1967
5)            Keputusan Israel dalam bulan Desember 1981 untuk memberlakukan undang-undangnya, yurisdiksi serta manajemen di Dataran Tinggi Golan yang didudukinya merupakan suatu tindakan aksi berdasarkan piagam PBB.
Karena resolusi MU tidak mengikat anggota-anggota, maka sudah niscaya pelaksanaannya tidak sanggup dipaksakan. Hal ini terbukti dengan belum terealisasikan resolusi tersebut.
Meskipun resolusi MU tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, resolusi internal sanggup mengikat pengoperasian itu sendiri, contohnya terhadap masalah-masalah anggran dan prosedur.
Ditahun 2008, Dewan Keamanan PBB mensahkan rancangan resolusi AS-Rusia yang ditujukan untuk memberi dorongan gres pada proses perdamaian Timur Tengah. Ketika Pemilu, AS membayang di Israel dan di antara rakya Palestina. Resolusi 1850, resolusi pertamayang disahkan oleh 15 anggota dalam 5 tahun, mendapatkan 14 bunyi setuju. Libya, satu-satunya anggota Arab di dewan itu, tidak memperlihatkan suaranya.
Pemilu itu terjadi pada sidang tingkat menteri yang dihadiri oleh Menlu AS Condoleezza Rice, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Menlu Inggris David Miliband serta Sekjen PBB Ban Kimoon.
Naskah itu mendukung prinsip yang menyokong perdamaian Israel-Palestina pada waktu transisi dengan  kedatangan pemerintah gres AS dan pemilihan yang dipercepat yang dijadwalkan di Israel dan di antara rakyat Palestina tahun berikutnya.
Resolusi tersebut juga meminta kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban mereka dan menahan diri dari setiap langkah yang sanggup merusak kepercayaan atau merugkan hasil pembicaraan.
Dan resolusi itu meminta ditingkatkannya upaya diplomatic untuk membantu perkembangan sesuai dengan kemajuan dalam ratifikasi bersama proses bilateral itu dan hidup berdampingan secara hening di antara semua negara di daerah itu dalam konteks untuk mencapai  perdamaian yang menyeluruh, adil, dan abadi di Timur Tengah.




Sumber Bahan:

Pawiroputro, Ekram. 1995. Organisasi Internasional Global. Yogyakarta: Laboratorium PMP dan KN FPIPS-IKIP Yogyakarta.
www.google.com

Tugas Lembaga Internasional
Rangkuman Resolusi Majelis Umum PBB


Popular posts from this blog

Cara Menciptakan Avatar Gif

angsung aja yah sesuai judul ane mau menyebarkan ilmu kepada agan2 nubi sekalian... 1. Siapkan sebuah gambar dari komputer maksimal sebanyak 10 gambar. 2. klik situs  DISINI gan 3. sehabis masuk pada blog tersebut…silahkan klik ‘upload images from you computer. 4. klik tombol browse.trus pilih gambar yang mau anda jadikan GIF 5. klik open (batasnya max 10 gambar) 6. untuk ukuran gambarnya dan lainnya terserah pada selera anda. 7. Klik continue pada segitiga dipojok kanan bawah 8. trus dapatkan kodenya gambar gif tadi, dan didownload.. 9. selesai. Sumber:  disini

Kejahatan Hak Cipta

PENDAHULUAN Kejahatan perusahaan (corporate crime) yang pelakunya yaitu kalangan eksekutif, dengan melaksanakan kejahatan demi laba atau kepentingan korporasi. Kejahatan korporasi semakin hari semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun secara kualitas. Kerjasama yang berpengaruh dan profesional akan menyulitkan para pegawapemerintah dan penegak aturan untuk menindak dan mengadili para pelaku. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat maka para pegawapemerintah dan penegak aturan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidangnya, kemajuan dan alat teknologi yang sanggup dipakai oleh para pelaku, serta undang-undang dan payung aturan yang berlaku dan up to date. Selain itu juga harus ada tindakan aturan yang tegas semoga menimbulkan imbas jera bagi pelaku kejahatan korporasi. Salah satu kejahatan yang termasuk corporate crime yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama teknologi isu yang sangat pes...

Rencana-Rencana Atau Het Plan

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia yaitu suatu organisasi yang mempunyai tujuan. Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyiratkan bahwa negara Indonesia yaitu negara h u kum yang menganut welfare state . Sebagai suatu negara h u kum yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, setiap kegiatan pemerintah di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan h u kum yang berlaku sebagai aturan dan pola dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh lantaran itu aturan harus menjadi pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang merupakan bab dari organisasi negara menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan negara dengan mengacu pada aturan manajemen negara sebagai aturan acara pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ...