Teori Politik Zaman Klasik, Pertengahan, Dan Modern

TEORI POLITIK ZAMAN KLASIK

A. Teori Politik Socrates

1. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan membuatkan teori politik yang radikal. Namun cita-cita dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui eksekusi mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).
2. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan membuatkan metode induksi dan definisi.
3. Pada sisi lain Socrates memaparkan watak yang berintikan kecerdikan yakni orang tahu wacana kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada kesudahannya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.

B. Teori Politik Plato

1. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik wacana keberadaan insan di dunia terdiri dari tiga bagian:
1. Pikiran atau nalar
2. Semangat/keberanian
3. Nafsu/keinginan berkuasa.
2. Idealisme Plato yang secara operasional meliputi:
1. Pengertian kecerdikan yang akan memilih tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik.
2. Pengertian matematik.
3. Etika hidup insan yaitu hidup senang dan senang dan bersifat intelektual dan rasional.
4. Teori wacana negara ideal.
5. Teori wacana asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara.
6. Penggolongan dari kelas dalam negara.
7. Teori wacana keadilan dalam negara.
8. Teori kekuasaan Plato.

C. Teori Politik Aristoteles

1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi:
• Filsafat teoritis
• Filsafat praktek
• Filsafat produktif
2. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk komplotan hidup yang dekat di antara warga negara untuk membuat persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibuat negara kota (Polis).
3. Asal mula negara. Negara dibuat berawal dari komplotan desa dan usang kelamaan membentuk polis atau negara kota.
4. Tujuan negara harus diubahsuaikan dengan cita-cita warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi.
5. Bentuk pemerintahan negara berdasarkan Aristoteles diklasifikasi atas:
• 3 bentuk pemerintah yang baik
• 3 bentuk pemerintah yang buruk.
6. Aristoteles beropini sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus mempunyai pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara ialah insan yang masih bisa berperan.
7. Revolusi sanggup dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya.

---

TEORI POLITIK ZAMAN PERTENGAHAN

A.Teori Politik Agustinus
Kegiatan berguru 1 membahas wacana :

1. Negara sekuler dan negara Tuhan.

Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang pandai dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan banyak sekali kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran.

2. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk memakai cara paksa berdasarkan kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan.
3. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan.
4. Keadilan politik dalam negara Tuhan lantaran ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang:

·         Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara

·         Keadilan diletakkan sebagai dasar negara

·         Kehidupan warga negara penuh kepatuhan

·         Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.

B. Teori Politik Thomas Aquinas
Kegiatan Belajar 2 membahas wacana teori politik Thomas Aquinas yang meliputi:

1. Tentang pembagian negara baik dan negara jelek yang menerapkan sumber teori politik.
2. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan insan dalam hidup yakni mencapai kemuliaan kekal dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan kekal maka diharapkan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.
3. Dalam negara diharapkan adanya aturan kekal yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan aturan alam insan untuk merasionalkan insan mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan aturan alam dan untuk menyempurnakan pikiran insan maka diharapkan Hukum Tuhan.

C. Teori Politik Marthen Luther
Kegiatan Belajar 3 membahas wacana teori politik Marthen Luther dan mitra yang meliputi :

1. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.
2. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diharapkan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.
3. Kekuasaan Tuhan atas insan bersifat pribadi dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan insan

D. Teori Politik Ibnu Khaldun

1. Teori wacana negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah insan dan keterbatasan insan dalam negara yang disebut negara modern.
2. Setiap warga negara perlu mempunyai Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.
3. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk sanggup menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang mempunyai perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang mempunyai sifatsifat kebinatangan.
4. Untuk mempertahankan negara maka diharapkan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.

E. Teori Politik Machiavelli

1. Bentuk negara yang meliputi negara republik dan monarkhi. Selanjutnya Monarkhi dibagi atas dua yaitu Monarkhi Warisan dan Monarkhi Baru.
2. Tujuan negara yaitu memenuhi banyak sekali kebutuhan warga negara selama negara tidak dirugikan lantaran negara juga mempunyai banyak sekali kepentingan dan kepentingan utama.
3. Kekuasaan negara merupakan alat yang harus dipakai untuk mengabdi pada kepentingan negara. Oleh lantaran itu sumber kekuasaan ialah negara.
4. Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud kekuasaan fisik, kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka diharapkan militer.
5. Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan watak Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.

F. Teori Politik Liberalis

1. Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik ekonomi, sosial dan budaya.
2. Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, nalar kebaikan, kemajuan, sekularisme, toleransi.
3. Pada sisi lain liberalisme sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan kemerdekaan negara.
4. Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang fundamental untuk difahami dalam banyak sekali sistem politik. Oleh lantaran itu perwujudan demokrasi liberal dalam negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini sanggup terealisir dan tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan.

---

TEORI POLITIK MODERN

A. Teori Politik Thomas Hobbes
Kegiatan berguru I membahas wacana teori politik Thomas Hobbes yang mencakup:

1. Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik sewenang-wenang di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951.
2. Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akhir dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. 3. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni insan yang satu menjadi lawan terhadap insan lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang mempunyai sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.
3. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan insan dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth.
4. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya cita-cita untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh alasannya ialah itu ia disebut filosof yang materialistis.
5. Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi mudah teori politik Hobbes mayoritas berlaku pada ketika sekarang.

B. Teori Politik John Locke
Kegiatan berguru 2 membahas wacana teori politik John Locke yang mencakup:

1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang bisa berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL

GOVERNMENT.

2. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
• Kebingungan
• Ketidak pastian
• Ketidak aturan
• Tidak ada kematian.
3. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut:
• hak akan hidup
• hak atas kebebasan dan kemerdekaan
• hak mempunyai sesuatu.
4. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh lantaran itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga:
• legislatif
• eksekutif dan yudikatif
• federatif
5. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:
• Monarkhi
• Aristokrasi
• Demokrasi
6. Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat insan melalui acara kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada kesudahannya Hobbes dan Locke mempunyai perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.

C. Teori Politik Montesquine
Kegiatan berguru 3 membahas wacana teori politik Montesquieu yang mencakup:

1. Montesquieu populer dengan dunia ilmu pengetahan wacana negara, aturan dan kemudian ia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup insan rendah.
2. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap prosedur pembangian kekuasaan.
3. Demokrasi yang dibuat yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan banyak sekali unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pelopor demokrasi liberal. 

Semoga bermanfaat