Analisis Perbandingan Pkn Antara Paradigma Gres Dengan Paradigma Lama

Bagaimana dengan perkembangan paradigma PKn di Indonesia? Hal ini sanggup dipahami dari perbandingan paradigma lama (untuk memperlihatkan istilah PKn sebelum masa reformasi) dan paradigma baru PKn (untuk memperlihatkan istilah PKn yang sejalan dengan tuntutan masa reformasi/KBK dan yang kini dikembangkan dalam standar isi). Paradigma baru PKn antara lain mempunyai struktur organisasi keilmuan yang terang yakni berbasis pada ilmu politik, aturan dan filsafat watak /filsafat Pancasila dan meiliki visi yang berpengaruh nation and character building, citizen empowerment (pemberdayaan warga negara), yang bisa membuatkan civil society (masyarakat kewargaan). Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaiakan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), mempunyai visi untuk memperkuat state building ( negara sewenang-wenang birokratis; kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah dikala berhadapan dengan penguasa. Akibat dari kondisi ini, PKn semakin sulit untukmengembangkan huruf warga negara yang demokratis, sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangnya otoriterisme. Sebagai materi banding antara PKn paradigma baru dengan paradigma lama sanggup dilihat pada tabel berikut ini.

DIMENSI	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Visi	Penekanan pada membangun negara (state building). Mendukung penguatan koorporatis negara.	Penekanan pada nation and character building. Pemberdayaan warga negara (citizen empowerment). Penguatan berkembangnya masyarakat kewargaan (civil society).
Misi	Good Citizen : Patuh kepada rezim. Pendukung status- quo rezim.	Good Citizen: Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbudaya politik kewarganegaraan (civic culture). Berkemampuan berpikir kritis dan kreatif.
Substansi Materi	Nilai watak P4 sebagai tafsiran tunggal rezim.	Demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial yang dikembangkan terutama dari disiplin ilmu politik, aturan dan filsafat moral/filsafat Pancasila.
Strategi Pembelajaran.	Indoktrinasi - hegemoni	Dialog – kritis.
Performance	Lemah/tidak terang akar keilmuannya (body of knowledge). Intervensi rezim untuk menitipkan kepentingannya sangat kuat. Rentan terhadap perubahan rezim atau mengikuti selera kepentingan rezim. Fokus sebagai pendidikan kewarganegaraan/pendidikan politik tidak tampak, yang tampak yaitu sebagai indoktrinasi politik rezim. Kredibilitas akademik dan fungsinya bagi anak didik/masyarakat sangat rendah, alasannya lemahnya akar keilmuan serta tidak relevannya dengan kebutuhan masyarakat demokratis.	Kuat/jelas akar keilmuannya (body of knowledge). Terbebas (independen) dari intervensi rezim Memiliki otonomi keilmuan dan eksistensi yang berpengaruh sehingga bisa mempertahankan jati dirinya sebagai pendidikan kewarganegaraan terhadap perubahan rezim. Fokus sebagai pendidikan kewarganegaraan (pendidikan demokrasi, pendidikan aturan dan pendidikan moral) tampak terang dan kuat. Kredibilitas akademik dan fungsinya akan menguat alasannya disamping akar keilmuannya yang jelas, juga akan diraskan sebagai sesuatu yang fungsional bagai masyarakat yang sedangkan membuatkan demokrasi dan demokratisasi.

PKn paradigma baru ini sering dikenal sebagai PKn yang bermutu. Dikatakan PKn yang bermutu alasannya mempunyai pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), yang berbasis pada keilmuan yang terang dan relevan bagi masyarakat demokratis, mempunyai ketrampilan kewarganegaraan (civic skills) , karakter kewarganegaraan (civic dispositions) yang bisa untuk membuatkan pembangunan huruf bangsa (nation and character building), pemberdayaan warga negara (citizen empowerment) dan masyarakat kewargaan (civil society). PKn yang bermutu inilah merupakan jati diri PKn.

Catatan kaki

Disampaiakan pada Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan KBK dalam Menyongsong Undang – Undang Guru dan Dosen di Propinsi Gorontalo, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 20 – 21 September 2006. * Staf Pengajar Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
 

Puskur, Kurikulum Berbasis Kompetensi SMP/MTs., (Jakarta: 2004)

BSNP, Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMP/MTs., jakarta, 2006

sumber: http://sertifikasiprofesi.blogspot.com/2008/05/analisis-perbedaan-mata-pelajaran-pkn