Skip to main content

Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan

Ruang lingkup Ilmu Kewarganegaran ialah demokrasi politik, sebab IKN mengambil belahan isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Somantri,1976 : 23). Unsur-unsur yang ada pada demokrasi politik, yaitu :
  • Teori-teori perihal demokrasi politik.
  • Konstitusi negara.
  • Sistem politik.
  • Pemilihan umum.
  • Lembaga-lembaga decision maker.
  • Presiden.
  • Lembaga yudikatif dan legislatif.
  • Out put dari sistem demokrasi politik.
  • Kemakmuran umum dan pertahanan negara.
  • Perubahan sosial (Somantri, 1976 : 36).
Ø  Dengan demikian sanggup dikatakan bahwa IKN sangat berafiliasi dengan dunia politik, sebab dalam IKN juga mengandung atau meliputi belahan isi ilmu politik.
Cakupan IKN meliputi kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan (Ahmad Sanusi, 1972 : 3). Dalam IKN juga membahas peranan warga negara baik sebagai “subjek politik” maupun sebagai “objek politik”.
Hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics (Civics Education) Tawangmangu 1972, Solo, bahwa cakupan IKN ialah peranan warga negara di bidang spiritual, ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut hasil seminar ini sanggup disimpulkan bahwa peranan warga negara dalam segala bidang harus tetap berpedoman serta dihentikan menyimpang dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Maka pendapat pertama, demokrasi politik sebagai cakupan IKN yang hanya menekankan peranan warga negara di bidang politik. Sedangkan pendapat kedua (Ahmad Sanusi) dan ketiga (Seminar Tawangmangu 1972), tidak hanya membatasi pada peranan di bidang politik, tetapi juga di bidang lain menyerupai peranan di bidang ekonomi dan sosial.
Dari banyak sekali pendapat di atas sanggup disimpulkan bahwa cakupan IKN meliputi :
a.  Teori relasi warga negara dengan negara atau pemerintah,
b. tugas-tugas pemerintah, proses pemerintahan (sistem politik),
c.  Peranan warga negara dalam banyak sekali bidang kehidupan (hak-kewajiban warga negara dan HAM), dan
d.  Pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan sistem politik yang berlaku dan sifat-sifat yang esensial yang harus ada pada profil warga negara yang baik.

Dengan demikian hakekat cakupan IKN ialah pembahasan perihal demokrasi (demokrasi politik, ekonomi dan sosial atau peranan warga negara dalam banyak sekali aspek kehidupan) dalam rangka mendeskripsikan warga negara yang demokratis (warga negara yang baik) sebagai pendukung utama masyarakat madani untuk ikut membangun negara demokrasi.

Labels:

Popular posts from this blog

Cara Menciptakan Avatar Gif

angsung aja yah sesuai judul ane mau menyebarkan ilmu kepada agan2 nubi sekalian... 1. Siapkan sebuah gambar dari komputer maksimal sebanyak 10 gambar. 2. klik situs  DISINI gan 3. sehabis masuk pada blog tersebut…silahkan klik ‘upload images from you computer. 4. klik tombol browse.trus pilih gambar yang mau anda jadikan GIF 5. klik open (batasnya max 10 gambar) 6. untuk ukuran gambarnya dan lainnya terserah pada selera anda. 7. Klik continue pada segitiga dipojok kanan bawah 8. trus dapatkan kodenya gambar gif tadi, dan didownload.. 9. selesai. Sumber:  disini
Read more

Kejahatan Hak Cipta

PENDAHULUAN Kejahatan perusahaan (corporate crime) yang pelakunya yaitu kalangan eksekutif, dengan melaksanakan kejahatan demi laba atau kepentingan korporasi. Kejahatan korporasi semakin hari semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun secara kualitas. Kerjasama yang berpengaruh dan profesional akan menyulitkan para pegawapemerintah dan penegak aturan untuk menindak dan mengadili para pelaku. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat maka para pegawapemerintah dan penegak aturan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidangnya, kemajuan dan alat teknologi yang sanggup dipakai oleh para pelaku, serta undang-undang dan payung aturan yang berlaku dan up to date. Selain itu juga harus ada tindakan aturan yang tegas semoga menimbulkan imbas jera bagi pelaku kejahatan korporasi. Salah satu kejahatan yang termasuk corporate crime yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama teknologi isu yang sangat pes...
Read more

Rencana-Rencana Atau Het Plan

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia yaitu suatu organisasi yang mempunyai tujuan. Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyiratkan bahwa negara Indonesia yaitu negara h u kum yang menganut welfare state . Sebagai suatu negara h u kum yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, setiap kegiatan pemerintah di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan h u kum yang berlaku sebagai aturan dan pola dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh lantaran itu aturan harus menjadi pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang merupakan bab dari organisasi negara menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan negara dengan mengacu pada aturan manajemen negara sebagai aturan acara pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ...
Read more