Skip to main content

Definisi Aturan Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara berdasarkan para ahli
  1. ChristianVan Vollenhoven
Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur semua masyarakat aturan atasan dan masyarakat Hukum bawahan berdasarkan tingkatannya dan dari masing-masing itu memilih wilayah lingkungan rakyatnya dan kesannya memilih badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat aturan itu, serta memilih susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.
  1. Scholten
Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur organisasi dari pada negara. Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.
  1. Van der Pot
Hukum tata negara yakni peraturan-peraturan yang memilih badan-badan yang diharapkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga Negara dalam kegiatannya.
  1. J.H.A Logemann
Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur organisasi negara. Menurut Logemann jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi sedangkan fungsi yakni pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lainnya serta keseluruhannya, maka dalam arti yuridis, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.
  1. van Apeldoorn
Hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah aturan tata negara dalam arti sempit, yakni untuk membedakannya dengan aturan negara dalam arti luas , yang mencakup aturan tata negara dan aturan manajemen negara itu sendiri.
  1. Wade and Phillips
Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936. Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan kekerabatan antara alat komplemen negara itu.
  1. Paton George Whitecross
Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan kekerabatan antara alat komplemen negara itu.
  1. A.V. Dicey
Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “, aturan tata negara yakni aturan yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
  1. Maurice Duverger
Hukum tata negara yakni salah satu cabang dari aturan privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu forum nagara.
  1. Kusumadi Pudjosewojo
Hukum Tata Negara Adalah aturan yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang membuktikan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat aturan itu dan kesannya membuktikan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat aturan itu,beserta susunan, wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Makara dari definisi-definisi tersebut sanggup di tarik kesimpulan :
Hukum tata negara yakni sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari negara, kekerabatan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

Popular posts from this blog

Rencana-Rencana Atau Het Plan

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia yaitu suatu organisasi yang mempunyai tujuan. Tujuan negara Indonesia tersebut termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyiratkan bahwa negara Indonesia yaitu negara h u kum yang menganut welfare state . Sebagai suatu negara h u kum yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya, setiap kegiatan pemerintah di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan h u kum yang berlaku sebagai aturan dan pola dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh lantaran itu aturan harus menjadi pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang merupakan bab dari organisasi negara menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan negara dengan mengacu pada aturan manajemen negara sebagai aturan acara pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ...

Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perihal Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN Undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman. Hal ini dikarenakan tidak semua pasal dalam undang-undang pas atau sesuai untuk diterapkan disepanjang zaman. Demikian juga dengan undang-undang perihal Pemerintahan Daerah. Dulu undang-undang yang dipakai ialah UU No. 5 tahun 1974, kemudian seiring berjalannya waktu diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999. dan yang terakhir dipakai kini ialah UU No. 32 tahun 2004. Sebelum UU No.5 digunakan, terlebih dahulu ada UU No.18 tahun 1965. Mengenai Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pamerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa ” Dari ketentuan pasal tersebut sanggup ditarik kesimpulan sebagai berikut: Wilayah Indonesia dibagi ke ...

New Jersey Home Away Inter 2012 - 2013

New Jersey Home Away Inter 2012 - 2013  Jersey Home  Jersey Away Sumber foto: inter.it