Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2020

Masih Teringat Kemenangan Inter Di Fifa World Club Cup 2010

    Inter Milan alhasil merebut Piala Dunia Antarklub untuk kali pertama semenjak ajang ini mulai digelar tahun 2000. Nerazzurri memastikan membawa trofi itu sesudah mengalahkan TP Mazembe dengan skor 3-0.

Hubungan Demokrasi, Kedaulatan Rakyat Dan Pemilu

A.Pengertian Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Pemilu 1.Demokrasi Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada era ke-5 SM. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan eksklusif oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Sehingga demokrasi sanggup diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi semenjak era ke-18, bersamaan dengan perkembangan system “demokrasi” di banyak sekali Negara. Demokrasi ialah bentuk atau prosedur sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara...

Definisi Aturan Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara berdasarkan para ahli ChristianVan Vollenhoven Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur semua masyarakat aturan atasan dan masyarakat Hukum bawahan berdasarkan tingkatannya dan dari masing-masing itu memilih wilayah lingkungan rakyatnya dan kesannya memilih badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat aturan itu, serta memilih susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Scholten Hukum tata negara yakni aturan yang mengatur organisasi dari pada negara. Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Van der Pot Hukum tata negara yakni peraturan-peraturan yang memilih badan-badan yang diharapkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga Negara dalam kegiatannya. J.H.A Logemann Hukum tata negara yakni aturan ...

Peranan Pers Dalam Kehidupan Masyarakat Demokrasi

Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah. Komunikasi ini dibutuhkan menjadikan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi sanggup terlaksana. Sebagai forum sosial pers yaitu sebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya pers berkewajiban membentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga masuk akal sekali apabila pers berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadap target yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan proses input. Ada banyak peranan yang dilakukan oleh pers dalam...

Kontroversi Pendidikan Profesi Guru

       Bagi para mahasiswa yang masih menempuh perkuliahan mungin terasa asing dengan istilah Pendidikan Profesi Guru atau di singkat dengan sebutan PPG. Apalagi buat mahasiswa yang berminat untuk menjadi seorang guru.  Mungkin kita sebagai mahasiswa yang masih aktif menempuh perkuliahan sedikit resah dan masih kurang warta mengenai kegiatan gres ini. Mungkin di benak kita PPG hanya merupakan syarat mutlak untuk mendapat sertifikat ijin untuk sanggup mengajar baik sekolah negeri atau swasta dan bila sudah mendapat sertifikat mengikuti PPG, kita sanggup menjadi seorang guru dengan honor 2 kali lipat layaknya guru yang telah lulus sertifikasi.        Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 perihal Guru dan Dosen, guru wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi kegiatan sarjana, atau kegiatan diploma empat. Sertifikat pendidik...

Isi Muatan Uud1945

Undang-Undang Dasar merupakan hokum tertulis negara RI yang bersifat mengikat seluruh warga negara dan pendudukan Indonesia, serta seluruh praktek penyelenggaraan nagara. Ditetapkan dalam siding PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi dan muatan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari tiga belahan : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Batang badan terdiri atas 16 bab, 37 pasal, hukum peralihan, dan peraturan tambahan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Kemuadian batang badan dibagi kembali ke dalam empat submateri ialah : Pengaturan perihal Sistem Pemerintahan Negara Ketentuan fungsi dan kedudukan forum negara Hubungan antara negara dan warga negara Ketentuan-ketentuan lain sebagai pelengkap Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 1945 berisikan aturan-aturan yang sifatnya general dan mendasar sehingga terkadang mengalami hambatan dalam aplikasinya di masyarakat Indonesia yang mempunyai permasalahan yang semakin konflik sehingga ...

Dinamika Undang-Undang Dasar 1945

Dinamika Undang-Undang Dasar 1945 1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1949) Pada masa awal kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 belum sanggup dijalankan sebagaimana yang diatur mengingat kondisi forum negara yang masih belum tertata dengan baik. Faktor lainnya yakni Undang-Undang Dasar 1945 masih sangat sederhana alasannya dibuat dalam waktu yang sangat singkat kurang lebih 49 hari oleh BPUPKI pada 29 Mei-16 Juli 1945 dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 (Manan,2000:3). Hal ini di perkuat dengan pernyataan ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno yang mengutarakan: “ UUD 1945 yang dibuat kini ini yakni Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya menggunakan perkataan: ini yakni Undang-Undang Dasar kilat. Nanti jikalau kita telah bernegara didalam suasana lebih tentram, kita tentu mengumpulkan kembali MPR yng sanggup menciptakan Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna” (Manan,2000:3). Setelah disahkan PPKI, forum negara yang sanggup dibuat ha...

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Uud Yang Pernah Berlaku

I. Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ( 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1945 ) Pemerintahan pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kurun waktu 18 Agustus 1945 hingga dengan 27 Desember 1949. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan negara ialah presidensiil. Sistem pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 belum sanggup dijalankan secara baik. Pada masa itu, masih mengalami mempertahankan kemerdekaan bangsa dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Segala daya diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada situsai tersebut diberlakukan ketentuan Pasal IV aturan peralihan yang menyatakan “Sebeluim Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan sumbangan sebuh komite nasional. Bentuk pemerintahan Indonesia ialah republik dengan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala ne...

Negara Aturan Indonesia

Ciri–ciri Negara Hukum Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni: Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak sanggup bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual memiliki hak terhadap negara atau rakyat memiliki hak terhadap penguasa. Asas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan aturan yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Pemisahan Kekuasaan Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung yakni dengan pemisahan kekuasaan yaitu tubuh yang menciptakan peraturan perundang-undangan, melakukan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan. Tujuan Negara Hukum Seperti kita ketahui bahwa masalah negara aturan pada hakikatnya tidak lain daripada masalah wacana kekuasaan. Ada dua pusat kekuasaan. Di satu pihak terdapat nega...